Kebutuhan Infrastruktur Rp 2.058 T, APBN Cuma Dapat Penuhi 30 Persen


 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembiayaan Non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam pembangunan salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Henpoerwanto, menyebutkan penyediaan infrastruktur menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan Visi PUPR 2030, total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur PUPR pada RPJMN IV setidaknya mencapai Rp 2.058 triliun.
"Total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur ini tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan anggaran pemerintah karena APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi sekitar 30 persen (Rp 623 triliun) dari total kebutuhan anggaran," kata dia di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/3).
Untuk itu dia memandang perlunya inovasi alternatif pembiayaan infrastruktur untuk menutupi gap pendanaan sebesar 70 persen (Rp 1.435 triliun) salah satunya dengan mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.
Eko mengungkapkan, kerjasama tersebut akan mulai ditawarkan kepada swasta atau pengembang pada bulan depan. "Karena ini kan baru terbentuk 1 bulan ini. Nanti saya semoga 1 bulan ke depan bisa kami tawarkan ke developer," ujarnya.
Adapun 4 Manfaat yang diperoleh jika pembangunan dilakukan dengan skema KPBU. Pertama adalah Transfer of knowledge, yaitu adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada Pemerintah dan Pemda.
Kedua, Risk Sharing, yaitu adanya alokasi risiko bagi kedua beIah pihak (swasta dan Pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatraktifan proyek.
Kemudian yang ketiga adalah Project delivery, yaitu adanya upaya pihak swasta untuk menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan karena adanya target spesifik periode konstruksi sehingga terhindar dari siklus anggaran multiyears.
"Dan keempat potensi investasi, yaitu terbukanya pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya akibat keberhasilan daerah menyelenggarakan KPBU," ujarnya.
Dia menjelaskan, melalui skema ini, Badan Usaha terikat hubungan kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Di mana penyelenggaraannya menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara kedua belah pihak," ujarnya.
Share:
Read More

Menko Darmin: Infrastruktur Dibangun Jokowi Setara 20 Tahun Sebelumnya


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjelaskan bahwa infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak dibanding 20 tahun sebelumnya. Terutama infrastruktur di sektor transportasi.
"Kita sudah bangun infrastruktur secara besar-besaran secara cepat sehingga apa yang kita bangun 4 - 5 tahun terakhir ini hampir sama bahkan lebih besar dari transportasi yang dibangun 20 tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).
Dia menyebutkan, infrastruktur baik jalan, pelabuhan, bandara, bendungan dan sebagainya merupakan bagian dari suatu tema besar. Semua itu erat kaitannya dengan perhubungan atau transportasi di Tanah Air.
Saat ini Indonesia memiliki 223 Proyek Strategis Nasional (PSN). 80 di antaranya sudah rampung pada bulan Agustus kemarin. Dia optimis di akhir tahun nanti jumlah pembangunan infrastruktur yang rampung akan bertambah lebih banyak lagi.
"Mungkin tidak 100 persen dari 223 itu akan selesai sampai dengan akhir tahun, tapi sebagian besar ya akan selesai," tutupnya.
Share:
Read More

5 Infrastruktur di Indonesia Diklaim Jadi yang Terbaik Hingga Se-ASEAN


Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat Indonesia menempati posisi tiga dengan Infrastruktur terbaik di Asia Tenggara (ASEAN). Dalam pemeringkatan yang dikeluarkan oleh IMF tersebut, Indonesia kalah dari Singapura yang menempati urutan pertama dan Malaysia di urutan kedua.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, I Gede Pasek Suardika, mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pun mengerek peringkat global competitiveness Indonesia. Peringkat global competitiveness Indonesia sendiri pada tahun 2017 naik dari peringkat 41 menuju peringkat 36.
Selain itu, peringkat kemudahan Berusaha (Easy of Doing Business/EoDB) Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2017, peringkat EoDB Indonesia naik dari 91 menuju 72 dan naik lagi pada 2019 menjadi peringkat 40.
Berikut 5 infrastruktur di Indonesia yang diklaim jadi yang terbaik baik di ASEAN hingga di dunia.
1 dari 5 halaman

Tol Terpanjang di Indonesia

Tol Trans Sumatera. Istimewa ©2018 Merdeka.com
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi. Tol ini memiliki panjang 140,9 kilometer yang disebut sebagai tol terpanjang di Indonesia setelah Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) sepanjang 116,75 kilometer.
Jalan tol ruas Bakauheni - Terbang Tinggi ini akan dilengkapi dengan fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Jalan Tol atau Rest Area seperti SPBU, toilet, musala, restoran atau tempat makan, fasilitas isi ulang (uang elektronik, serta fasilitas penunjang lainnya.
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar menelan biaya investasi sebesar Rp 16,8 triliun. Dalam pelaksanaannya, proyek tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini juga menyerap banyak tenaga kerja yakni sebanyak kurang lebih 3.200 orang tenaga konstruksi dan 231 orang tenaga operasi.
Pembangunan tahap pertama terdiri atas 8 ruas yang terbagi menjadi empat ruas awal yakni, Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Empat ruas lainnya Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-Api dan Kisaran-Tebing Tinggi.

7 Pelabuhan Hub Saingi Singapura

Pelabuhan Tanjung Priok. ©Liputan6.com/Angga Yuniar
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah sedang mematangkan pembentukan tujuh pelabuhan di Indonesia yang akan dijadikan pelabuhan hub berkelas internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini direncanakan akan jadi jaringan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri.
"Kita ingin mengurangi dominasi Singapura yang selama ini menjadi hub-nya. Nah kalau bisa hub yang selama ini tergantung Singapura itu bisa dipindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia," kata Menteri Bambang saat ditemui usai rapat tentang tol laut, di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Jumat (15/2).
Tujuh pelabuhan ini, lanjut dia, akan terintegrasi mulai dari Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, di sisi paling Barat hingga pelabuhan Sorong di sisi paling Timur Indonesia.
Ketujuh yang direncanakan bakal menjadi hub tersebut yakni Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong.

Jembatan Gantung Terpanjang se-Asia

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Resmikan Jembatan Situ Gunung. ©Istimewa
Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menghadiri peresmian jembatan gantung Situgunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (9/3). Jembatan kebanggaan warga Sukabumi ini memiliki panjang 243 meter dan lebar 1,2 meter, yang menjadikannya sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara.
"Terimakasih Situgunung Suspension Bridge ini telah dikerjakan dengan bagus dan terimakasih juga kepada Kementerian LHK, PT Fontis Aquam Vivam yang merupakan badan usaha swasta yang mengembangkan wisata di sini," sambut Menko Luhut di lokasi acara.
Pemerintah mendukung pembangunan obyek wisata seperti jembatan gantung tersebut karena sejalan target untuk menjadikan pariwisata sebagai pemberi sumbangan devisa negara terbesar.
berbagai upaya pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur pendukung yang sudah dan sedang dilaksanakan, diantaranya pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah di kabupaten terluas di Jawa Barat itu dengan provinsi lain.
Kereta Cepat Pertama di ASEAN
Jokowi resmikan kereta cepat Bandung-Jakarta. ©Reuters/Garry Lotulung
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menuturkan, Jawa Barat akan mempunyai kereta cepat dari Jakarta ke Bandung pada tahun 2021 mendatang. Dengan demikian, dirinya berharap di usia ke-21, BUMN bisa semakin semangat untuk membangun negeri.
"Saya ingin keluarga besar BUMN di Kabupaten Jawa Barat maupun di Jawa Barat, harus bangga di Jawa Barat ini dibangun kereta cepat se-ASEAN. Insya Allah 2021 akan ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus semangat. BUMN!" ungkapnya.
PT Wijaya Karya (Wika) menargetkan progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 55 persen hingga akhir 2019. Pada akhir tahun lalu, proses pembangunannya mencapai sekitar 5 persen.
Pada tahun ini, ada sejumlah fokus pengerjaan yang akan dilakukan, yaitu pembangunan fondasi, pembuatan terowongan dan pemasangan track. Namun untuk track, baru bisa dikerjakan setelah fondasi selesai dibangun.

Jembatan Lebih Tua dari Jembatan Brooklyn

Jembatan Lama Kediri. Istimewa
Amerika Serikat memiliki jembatan suspensi tertua yakni Jembatan Brooklyn yang selesai dibangun tahun 1883. Namun ternyata jembatan tersebut kalah tua dengan jembatan lama Kediri 'Brug Over den Brantas te Kediri', jembatan dengan konstruksi besi pertama di Jawa yang diresmikan pada 18 Maret 1869.
Pembangunan kedua jembatan ini memiliki teknologi canggih di masanya. Amerika dengan Jembatan Brooklyn adalah karya insinyur John Augustus Roebling, dan Belanda yang saat itu menjajah Bangsa Indonesia dengan 'Brug Over Den Brantas te Kediri' Jembatan Lama karya Sytze Westerbaan Muurling.
Desain Jembatan Brooklyn merupakan campuran suspensi/kabel topang, sedangkan Jembatan Lama Kota Kediri yang digambarkan jelas dalam buku 'Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek' adalah jembatan konstruksi besi pertama di Jawa.
Sementara itu hal yang menarik, Jembatan Lama Kediri mengacu UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, dalam waktu dekat akan dijadikan cagar budaya oleh Pemkot Kediri. Dan pada tanggal 18 Maret 2019, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar akan meresmikan Jembatan Lama Kota Kediri sebagai cagar budaya sekaligus meresmikan Jembatan Brawijaya yang berada di sampingnya.
Jembatan bersejarah yang dibangun di era Belanda dan menjadi saksi perjuangan merebut kemerdekaan, jembatan ini juga menjadi saksi pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard pada 7 Januari 1937.
Saat pernikahan Ratu Kerajaan Belanda yang memiliki nama lengkap Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, Jembatan Lama Kota Kediri dihiasi dengan lampu yang sangat indah, dari ujung ke ujung jembatan.
Share:
Read More

Pakar Smart City Beri Usulan Ibu Kota Baru, Ciptakan PNS Pintar


 Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya komunitas smart city dari Institut Teknologi Bandung yang memberikan beberapa usulannya agar perpindahan ibu kota lancar dan sukses.
Dikatakan Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, Prof. Suhono Harso Supangkat, pemintahan pusat pemerintahan tak hanya lokasi tapi juga sumber daya dan tata kelola, termasuk juga infrastruktur dan masyarakat yang cerdas.
"Ini bisa dijadikan momentum untuk menuju Indonesia Cerdas, didukung oleh sistem pemerintahan yang cerdas. Pemerintahan yang bertindak cepat dan akurat, berbasis fakta serta analisis akurat yang dilakukan dengan cara cerdas," kata Suhono, di Jakarta, Senin, 2 September 2019.
Dikatakan Suhono, cara cerdas yang dimaksud adalah pola yang efektif dan efisien. Ini semua bisa dilakukan dengan dukungan sumber daya yang cerdas pula, alias Smart ASN atau Aparatus Sipil Negara/PNS yang cerdas. ASN yang smart harus memiliki talenta, kompetensi, serta kultur cerdas serta dapat menjadi model ASN Nasional.
"ASN pintar itu akan menjadi 'otak' dalam menciptakan pemerintahan yang pintar. Mereka juga harus bisa meng-capture dan mengolah data, serta membangun artificial intelligence untuk menjalankan pemerintahan," papar Suhono.
Nantinya, kata dia, mekanisme perekrutan untuk mencari ASN pendukung pemerintahan ibu kota baru akan sedikit berbeda. Mereka akan menangkap talenta dengan menggunakan beragam channel yang ada.
Suhono mengungkapkan bahwa dirinya setuju jika sebagai kota, ibu kota negara harus hidup dan perlu dirancang menjadi kota layak huni. Kota yang mampu mengantisipasi dinamika perkembangan kota secara lebih flexible dan agile daripada presedennya dan juga kota-kota lain di Indonesia. 
Share:
Read More

Jalan Tol Pertama Ibu Kota Baru Akan Beroperasi Akhir Oktober


 Presiden Joko Widodo telah menetapkan ibu kota negara berada di Kalimantan Timur. Wilayah ibu kota berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini sejumlah ruas jalan tol telah dibangun PT Jasa Marga Tbk. 
Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, adalah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100 persen.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyatakan bahwa jalan tol ini dapat segera digunakan oleh masyarakat pada akhir Oktober 2019.
“Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97 persen. Kami optimis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019,” kata Danang dari keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Minggu 8 September 2019.
Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13) – Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) – Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran – Samarinda (17,550 Km).
Jalan tol dengan investasi sebesar Rp9,97 Triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Dimana dari lima seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 Km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.
Share:
Read More

Menkominfo Galau Soal Pembatasan Internet Papua


Bulan lalu, pemerintah memblokir akses internet di tanah Papua. Hingga saat ini masih menyisakan beberapa titik lagi di wilayah Jayapura yang belum dibuka blokirnya. 
Pemblokiran ini nampaknya tidak sejalan dengan program pemerintah melalui Bakti yang membangun jaringan Palaparing hingga ke Timur Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan Menkominfo, Rudiantara soal hal tersebut?
Dia pribadi mengaku cukup sedih dengan realita itu. Alasannya sudah membangun infrastruktur Palaparing, namun di pihak lain harus melakukan kebijakan pembatasan yang dikatakan sebagai kepentingan Nasional itu. 
"Gimana sih perasaan saya jadi galau gitu loh. Di satu pihak kita jungkir balik membangun sudah selesai tapi satu pihak harus itu harus dilakukan kembali untuk kepentingan Nasional," kata Rudiantara di Jakarta, Selasa, 17 September 2019. 
Evaluasi kebijakan itu dia mengklaim jumlah URL untuk penyebaran konten negatif perharinya menurun. Hingga saat ini, Rudiantara mengatakan tinggal beberapa titik lagi di wilayah Jayapura yang akses internetnya belum normal. 
Share:
Read More

Digarap Jepang, Berapa Biaya Bangun Kereta Kencang JKT-SBY?


Pemerintah mempercayai Jepang menggarap proyek Kereta Kencang Jakarta-Surabaya (JKT-SBY). Biaya pembangunannya diperkirakan Rp 60 triliun. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta biayanya tidak membengkak.

Dia menjelaskan, pembangunan proyek tersebut harus bisa tetap berjalan tanpa harus membuat biayanya bertambah secara signifikan.

"Kita sudah ada acara-ancar waktu itu Rp 60 triliun ya. Tentunya kita akan optimasikan, optimasi yang kita lakukan adalah bagaimana nilainya tidak terlalu lebih tapi bisa dicapai," kata dia di kantornya, Senin (23/9/2019).

Dia memahami bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi investasi proyek tersebut.

"Karena memang ada ekspektasi kita yang sangat menyita investasi, ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki elevasinya, tikungannya, sehingga itu membutuhkan suatu investasi," jelasnya.

Selain itu, menurut Budi proyek tersebut tidak main-main maka harus memperhatikan untuk jangka panjang. Hal itu juga akan mempengaruhi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan.

"Yang kedua memang kualifikasi daripada infrastruktur ini kita juga kita harapkan menjadi suatu kualifikasi yang untuk long term. Jadi memang kita akan serius untuk membangunnya," tambahnya.

Mantan Dirut Angkasa Pura II itu memastikan pemerintah Indonesia dan Jepang akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman mengenai pembangunan Kereta Kencang Jakarta-Surabaya. Kesepakatan ditandatangani besok, Selasa 24 September 2019.

 Sumber : https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4717501/digarap-jepang-berapa-biaya-bangun-kereta-kencang-jkt-sby?_ga=2.224111966.414725421.1569302074-1702901889.1569302074
Share:
Read More

Pak Moeldoko, Ini Loh Lima Penyakit yang Bisa Ganggu Investasi


Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi polemik pro dan kontra Revisi UU KPK. Menurut Moeldoko, aturan KPK yang berlaku saat ini bisa menghambat investasi yang tengah digenjot pemerintah. Oleh karena itu, dia menyetujui Revisi UU KPK.

Namun, sebenarnya apa saja hal atau penyakit yang bisa menghambat investasi?

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong ada lima penyakit Indonesia yang bikin investasi terganggu, dimulai dari regulasi hingga dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pertama adalah masalah regulasi. Dia menjelaskan bahwa adanya peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, serta rumitnya perizinan.

Kedua mengenai perpajakan yang menurutnya pendekatan institusi perpajakan di Indonesia dalam mencapai target perlu diperhatikan.

"Perpajakan pertama perlakuan yang semena-mena, petugas pajak menghadapi target dan mengalami tekanan mengejar target dengan cara apa saja. Sementara terus terang pengusaha itu bisa dibujuk bayar lebih, terlebih sekarang ada infrastruktur, tapi justru caranya jadi penting," kata Lembong dalam rapat kerja (raker) dengan DPR, Rabu (11/9/2019).

 Ketiga terkait lahan dan bangunan. Dia menjelaskan lambatnya pengurusan perizinan, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Bahkan berbulan-bulan belum tentu selesai.

 "Keempat ketenagakerjaan juga mengapa investasi larinya ke Vietnam, BKPM melakukan kajian, membandingkan biaya usaha, dari lahan sampai upah, sampai jasa, infrastruktur, transportasi dan sebagainya kita memang di atas negara tetangga, lebih mahal," jelasnya.

 Terakhir, lanjut dia bahwa banyak keluhan mengenai over dominasi BUMN. Soal ini Lembong tak mau berbicara terlalu banyak.

 Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4718732/pak-moeldoko-ini-loh-lima-penyakit-yang-bisa-ganggu-investasi?_ga=2.223641950.414725421.1569302074-1702901889.1569302074 
Share:
Read More

Ibu Kota Baru Punya Tambahan Tol, Investasinya Rp 15 Triliun


Ibu kota baru di Kalimantan Timur akan punya tambahan jalan tol. Saat ini, Tol Balikapapan-Penajam Paser Utara tengah dalam proses lelang.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan, tol ini merupakan prakarsa PT Waskita Toll Road. Dia mengatakan, saat ini dalam proses evaluasi penawaran.

"Sudah dilaksanakan tendernya, penawaran sudah masuk sekarang dalam proses untuk evaluasi akhir pengumuman pertama pemenang lelang. Kalau hanya satu berarti kita langsung negosiasi," katanya Kementerian PUPR Jakarta, Senin (23/9/2019).

"Nilai kisarannya itu sekitar Rp 15 triliun, 10 km dan yang berada di atas sungai kira-kira 7 km," sambungnya.

Danang sendiri belum bisa menyebut pesaing Waskita Toll Road dalam tender ini. Dia menargetkan, pengumuman lelang bakal dilakukan pada akhir tahun ini dan progres pembangunannya dimulai tahun depan.

"Saya belum bisa bicara karena panitia tender bukan saya. Sejauh ini yang jelas prakarsa ikut dong, kalau kita pantau di lapangan hanya pemain nasional yang ikut tender itu. Tapi kita masih belum final kita lakukan evaluasi hasil tender kita," jelasnya.

"Pengumuman lelang harapan kita akhir tahun ini, sehingga tahun depan sudah dilaksanakan PPJT, pengadaan lahan dan konstruksinya," tambahnya.

 Sumber : https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4718478/ibu-kota-baru-punya-tambahan-tol-investasinya-rp-15-triliun?_ga=2.67325396.414725421.1569302074-1702901889.1569302074

Share:
Read More

Mulai Dibangun, Tarif Tol Semarang-Demak Rp 1.124/Km


Pembangunan Tol Semarang-Demak segera terlaksana. Hal ini ditandai dengan penandatangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, kemarin (23/9/2019).

Tol Semarang-Demak memiliki panjang 27 km dan akan menelan investasi sebesar Rp 15,3 triliun. Tol ini akan terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut Kota Semarang yang terbagi menjadi 2 seksi. Seksi I Kota Semarang dan seksi II Kabupaten Demak.

Konsorsium yakni PT PP (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Misi Mulia Metrical sebagai pemenang lelang dan membentuk PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak bertugas menggarap seksi II sepanjang 16,31 kilometer dengan total investasi Rp 5,6 triliun. Kemudian, masa konsesi selama 35 tahun.

 Sumber : https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4719022/mulai-dibangun-tarif-tol-semarang-demak-rp-1124km?_ga=2.221882589.414725421.1569302074-1702901889.1569302074
Share:
Read More

Recent Posts